Makassar, 7 – 9 Oktober 2025 — Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan melaksanakan penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Penilaian dilakukan dengan meninjau secara langsung berbagai aspek pembangunan ZI, mulai dari komponen pengungkit hingga komponen hasil, yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala BPAFK Makassar, [Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes], dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya kerja yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.

“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen, melainkan komitmen seluruh pegawai BPAFK Makassar untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pembangunan ZI BPAFK Makassar, [Chaidir Adnil, SE, MM], menambahkan bahwa kegiatan penilaian ini juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dilakukan oleh satuan kerja.

“Kami berharap melalui penilaian ini, semangat integritas dan pelayanan yang bersih dapat semakin mengakar di setiap lini kerja. Kami juga terus berupaya memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami komitmen instansi dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan memberikan sejumlah apresiasi dan masukan konstruktif atas upaya yang telah dilakukan oleh BPAFK Makassar, serta mendorong agar budaya integritas dan kinerja unggul terus dijaga dan ditingkatkan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian langkah nyata BPAFK Makassar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).