1. Syarat Pengajuan Sengketa Informasi

Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi apabila:

• Keberatan pemohon atas tanggapan PPID ditolak atau tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.
• Pemohon merasa bahwa PPID tidak memberikan informasi secara akurat atau sesuai permohonan.
• Terdapat alasan lain yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak pemohon dalam mengakses informasi publik.

2. Waktu Pengajuan Sengketa

Permohonan sengketa informasi harus diajukan ke Komisi Informasi dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah pemohon menerima keputusan atas keberatan atau tidak menerima tanggapan dari PPID.

3. Cara Mengajukan Permohonan Sengketa Informasi

Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dokumen pengajuan sengketa yang mencakup: 

• Identitas pemohon (nama, alamat, nomor kontak).
• Surat keberatan yang diajukan ke PPID dan bukti tanda terima.
• Tanggapan atau keputusan dari PPID (jika ada).
• Alasan pengajuan sengketa serta bukti pendukung lainnya.

b. Mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang tersedia di kantor Komisi Informasi atau diunduh melalui situs web resmi Komisi Informasi.

c. Mengirimkan permohonan secara langsung, melalui pos, atau via email ke Komisi Informasi di wilayah terkait.

4. Proses Pemeriksaan Oleh Komisi Informasi

1. Setelah menerima permohonan, Komisi Informasi akan melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dokumen dan validitas permohonan sengketa.
2. Jika permohonan memenuhi syarat, Komisi Informasi akan mengagendakan sidang ajudikasi nonlitigasi yang melibatkan pemohon dan pihak PPID yang bersengketa.
3. Selama proses persidangan, pemohon dan PPID akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumentasi terkait sengketa informasi.

5. Keputusan Komisi Informasi

• Komisi Informasi akan mengeluarkan keputusan mengenai sengketa dalam waktu yang ditentukan setelah persidangan selesai.
• Keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik pemohon maupun PPID.
• Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

6. Kontak Komisi Informasi

Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan dalam pengajuan sengketa, pemohon dapat menghubungi Komisi Informasi setempat. Berikut adalah kontak Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan:

• Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar, Sulawesi Selatan
• Telepon: 0411-582345
• Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
• Website: https://bpfkmakassar.go.id